Penguatan pasukan tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat peduli api untuk ikut terlibat dalam pemadaman.

Raja Antoni menuturkan, masyarakat yang ingin mengorganisasi diri dan berpartisipasi dalam pemadaman akan mendapat dukungan perlengkapan. 

”Sehingga seluruh kekuatan tersebut kita targetkan dapat menekan jumlah firespot maupun hotspot selama masa rawan,” tandasnya. 

Namun, untuk menentukan kekuatan ditempatkan di mana, pemerintah masih menghadapi persoalan lain, yakni integrasi data penanganan karhutla.

Raja Antoni mengatakan, saat ini masing-masing unsur masih memiliki data sendiri. TNI, Polri, Manggala Agni hingga masyarakat peduli api memiliki catatan penanganan masing-masing.

“Nah, ini kita butuh data untuk memastikan pertama, laporan ya. Kita tahu berapa firespot sebenarnya dan berapa yang bisa dipadamkan per hari,” paparnya.

Menurutnya, data tersebut tidak hanya diperlukan sebagai laporan harian. Data juga dibutuhkan sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan pada hari berikutnya, termasuk pengerahan personel sesuai sebaran titik api.

“Kalau misalkan spot-spot-nya ada yang banyak di Kabupaten Banjar misalkan, atau Banjarbaru, atau di Batola, maka nanti pendeployment-an orang yang akan bekerja juga sesuai dengan tantangan di lapangan,” ungkapnya.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah sepakat mengintegrasikan data penanganan karhutla agar laporan yang digunakan menjadi satu.

Ditambahkannya, data tersebut juga menjadi peta bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan pada hari berikutnya.

Raja Antoni juga berharap seluruh unsur tetap bekerja bersama selama masa rawan tersebut agar karhutla di Kalsel dapat ditekan.

“Saya berharap semua tetap bekerja, semua tetap harus bahu-membahu, bergotong-royong untuk memastikan bahwa api atau karhutla ini padam di Kalsel,” pungkasnya. (wartabanjar.com)