Meski demikian, koordinasi dengan pemerintah pusat tetap dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan. Pemerintah daerah juga diharapkan tetap menjaga langkah antisipasi, meskipun kondisi Karhutla mulai membaik.

“Masalah kebakaran, kami tetap selalu koordinasi dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Persoalan banjir di kawasan HSS, HST dan HSU, juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. 

Pemerintah daerah didorong tidak menunggu bencana terjadi untuk membangun koordinasi, termasuk dengan pemerintah provinsi dan Balai Wilayah Sungai.

“Jangan sampai saat terjadi banjir, baru lakukan koordinasi. Maka itu daerah di Banua Anam ini kira-kira apa yang perlu kami bantu lagi, kita ini harus kolaborasi antarkabupaten, provinsi dan balai wilayah sungai,” jelas Muhidin.

Selain kebencanaan, forum tersebut turut membahas percepatan pembangunan daerah. Salah satu opsi yang disampaikan Gubernur, adalah pemanfaatan skema pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

“Jadi meminjam di sana dengan jaminan dana kurang salur dari Kementerian Keuangan, hal ini agar pembangunan di daerah bisa cepat dilaksanakan,” tuturnya. (wartabanjar.com/*)