Namun, pemerintah desa dan BPD menegaskan uang negara wajib dikembalikan.

"Secara kemanusiaan kita masih memberikan kesempatan dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Karena bagaimanapun, yang namanya uang negara itu tetap harus kembali agar bisa dimanfaatkan lagi untuk masyarakat," kata Kades Ambungan, Kasirin Riantono.
 
Direktur BUMDes Khayangan Makmur, Najarudin menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh dan menyetor kembali seluruh dana tersebut ke rekening BUMDes. 

Najarudin menjelaskan kendala pada perjanjian tahap pertama terjadi karena ketidakjelasan rincian angka pertanggungjawaban.

"Kenapa tahap pertama itu tidak saya respons? Karena perhitungannya masih remang-remang dan tidak saya terima saat itu. Sudah saya sampaikan, dalam pertanggungjawaban uang seperti ini, ternyata sampai detik itu angka-angkanya tidak diperbaiki," dalihnya.

Baca juga: Satlinmas Se-Kabupaten Balangan Dibekali Kesiapsiagaan Bencana

Najarudin menyambut baik transparansi dalam Musdesus karena perincian dana disepakati secara terbuka di hadapan warga dan pihak berwenang.

"Saya sangat setuju karena dikumpulkan semua, sehingga terciptalah langkah dan angka hari ini. Saya setuju karena terbuka semuanya. Insya Allah dengan perjanjian ini, saya akan bertanggung jawab atas semuanya," ujarnya.

Kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara meliputi selisih pembelian sapi Rp 2 juta, keuntungan per kuitansi Rp 6 juta (dibayarkan hingga akhir tahun setelah LPJ), uang kembalian dari penyedia Rp 5 juta (segera disetor ke rekening BUMDes), keuntungan penjualan sapi BUMDes Rp 2,4 juta dan total modal BUMDes wajib dikembalikan Rp 135.610.000 (paling lambat 15 Oktober 2026).

Berita acara ditandatangani oleh Kades Ambungan Kasirin Riantono, Ketua BPD H Samsu Udaya, serta diketahui oleh wakil masyarakat Salim. 

Musdesus ini diharapkan menjadi langkah pembenahan tata kelola BUMDes Khayangan Makmur agar kembali profesional dan akuntabel. (Wartabanjar.com)