WARTABANJAR.COM, BARABAI – Politik tidak hanya berkaitan dengan pemilu atau perebutan jabatan publik. Berbagai kebijakan yang lahir dari proses politik juga berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan hingga kesejahteraan keluarga.

Pemahaman tersebut menjadi salah satu fokus dalam Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Organisasi Perempuan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Rabu (17/6/2026). Kegiatan itu diikuti 80 peserta dari 17 organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Selain mendapatkan materi mengenai sistem politik dan partisipasi warga negara, para peserta juga dibekali pemahaman tentang pentingnya literasi informasi di tengah derasnya arus informasi digital yang kerap disertai penyebaran hoaks dan disinformasi.

Salah seorang peserta, Norkhalis Faujannah, mengaku memperoleh sudut pandang baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, selama ini ia menganggap urusan politik dan pemerintahan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

“Dulu saya berpikir urusan negara terpisah dari kehidupan sehari-hari. Sekarang saya memahami bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah juga memengaruhi kesempatan kerja, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya.

Baca Juga SPBU Pramuka Banjarmasin Selewengkan Pertalite, Diduga Berjalan 2 Tahun, 5 Orang Ditangkap

Baca Juga Kursi Ketua DPRD Banjarbaru Bakal Berganti, Gusti Rizky: Murni Penyegaran, Tidak Ada Masalah

Ia menilai pemahaman politik penting dimiliki perempuan agar mampu memahami berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Norkhalis juga berencana membagikan pengetahuan yang diperolehnya kepada lingkungan sekitar agar semakin banyak perempuan yang sadar pentingnya keterlibatan dalam berbagai isu publik.

Kepala Kesbangpol HST, H.M. Rusdiyanto, mengatakan partisipasi perempuan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkualitas.

Menurutnya, keterwakilan perempuan tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga kualitas keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat.

“Perempuan perlu memiliki pemahaman politik yang memadai agar mampu berpartisipasi secara aktif dan mengambil peran dalam berbagai proses pembangunan,” katanya.