“Harapannya, melalui skema ini, pembangunan dan rehabilitasi irigasi dapat didukung oleh pemerintah pusat, mengingat keterbatasan anggaran daerah saat ini,” jelasnya.
Selain itu, rapat juga membahas potensi kekeringan yang diprediksi akan melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan dan berdampak pada sektor pertanian.
Untuk itu, Komisi Irigasi mulai memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan dinas pertanian, petani, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Informasi dari BMKG menjadi acuan penting dalam menentukan pola tanam dan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau,” ungkapnya.
Tak hanya kekeringan, persoalan banjir juga menjadi perhatian serius dalam rapat tersebut. Banjir dinilai sebagai isu strategis yang kerap mengganggu kinerja jaringan irigasi, baik yang menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten.
Hasil pembahasan ini nantinya akan dibawa ke sidang pleno untuk dirumuskan menjadi rekomendasi resmi Gubernur kepada pemerintah pusat, khususnya dalam penanganan banjir di wilayah sungai yang menjadi kewenangan nasional maupun daerah.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi penekanan bagi pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret dalam penanganan banjir, sehingga dampaknya terhadap penurunan produksi pertanian dapat diminimalisir,” pungkasnya.
Melalui rapat Pokja ini, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung pengelolaan irigasi yang berkelanjutan serta menjaga ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. (Wartabanjar.com/MC Kalsel/*)
Editor Restu
