WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Rapat Kelompok Kerja (Pokja) I Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (15/4).
Rapat ini sebagai langkah persiapan menghadapi sidang pleno yang direncanakan berlangsung pada akhir April 2026.
Seperti yang disampaikan Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku, Herry Ade Permana.
Baca Juga BREAKING NEWS Penemuan Diduga Mortir di Kampung Arab Banjarmasin
Ia menyampaikan bahwa rapat Pokja I ini bertujuan untuk mematangkan sejumlah poin strategis yang akan dibahas dalam sidang pleno Komisi Irigasi.
“Rapat Pokja ini merupakan bagian dari persiapan sidang pleno yang nantinya akan melibatkan berbagai unsur, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait sesuai dengan SK Gubernur tentang Komisi Irigasi Provinsi,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu penting menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pengelolaan irigasi.
Pengelolaan irigasi diarahkan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten didorong untuk mengusulkan program rehabilitasi irigasi melalui aplikasi Sistem Informasi Tata Air Irigasi (SITARI).
Beberapa jaringan irigasi kewenangan provinsi, termasuk kawasan irigasi rawa, turut diusulkan untuk masuk dalam program tersebut.
