WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Sinergitas lintas sektoral menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 yang digelar di Gedung Balairung Tuntung Pandang, Senin (30/3/2026).

Forum strategis ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah dalam merancang arah pembangunan ke depan, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kapolres Tanah Laut, AKBP Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K., turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan aparat penegak hukum terhadap keberhasilan program pembangunan.

Musrenbang 2026 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing serta Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Unggulan.”

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto, Wakil Bupati H. M. Zazuli, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kapolres Tanah Laut AKBP Ricky Boy Siallagan, S.I.K., M.I.K., saat menghadiri Musrenbang Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026 di Gedung Balairung Tuntung Pandang, Pelaihari, Senin (30/03/2026).(Wartabanjar.com/Istimewa)

Menurutnya, kehadiran Polri tidak hanya sebatas pengamanan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan seluruh program berjalan aman, tertib, dan transparan.

“Polri siap mendukung setiap program pembangunan daerah melalui penciptaan situasi kamtibmas yang kondusif. Sinergitas antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Melalui Musrenbang ini, diharapkan terwujud sinkronisasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah, sehingga mampu menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran.