WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut menegaskan komitmennya untuk membangun kebijakan berbasis data, bukan sekadar asumsi. Hal tersebut disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Laut, Masturi, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Supervisi dan Enumerator Survei Akses Keuangan Daerah (Saska) di Kantor Baperida Tanah Laut, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan yang berlangsung hingga 27 Februari 2026 ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memetakan kondisi riil akses keuangan masyarakat di Bumi Tuntung Pandang.

“Kita ingin membangun daerah bukan hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data riil di lapangan,” tegas Masturi di hadapan perwakilan Bappenas RI, OJK Kalimantan Selatan, serta tim RAISE Indonesia.

Menurutnya, hasil survei Saska akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan percepatan inklusi dan literasi keuangan di Tanah Laut.

“Hasil survei ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang paling tepat dalam mempercepat akses keuangan masyarakat,” tambahnya.

Medan Terjal dan Tantangan Nyata di Lapangan

Dalam sambutannya, Masturi juga menyoroti tantangan geografis Tanah Laut yang memiliki wilayah luas dengan sejumlah daerah terpencil. Ia bahkan menyelipkan satire terkait kondisi infrastruktur di Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap.

“Kalau Bapak dan Ibu ingin merasakan jadi ‘PNS’ dalam sekejap, silakan berkunjung ke Desa Riam Adungan. Itu desa paling ujung,” ujarnya berseloroh.

Ia menggambarkan medan berat yang harus ditempuh warga maupun petugas lapangan. Debu tebal dan jalan hutan yang menantang menjadi realitas sehari-hari masyarakat di wilayah tersebut.

“Kalau lewat jalan hutan, pakaian yang tadinya warna apa saja bisa berubah jadi cokelat karena debu. Itu menunjukkan betapa menantangnya akses di sana,” ungkapnya.

Infrastruktur Jadi Kunci Inklusi Keuangan

Kondisi geografis tersebut diakui menjadi tantangan serius dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan digital bagi sekitar 366.000 penduduk Tanah Laut.

Sebagai Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tanah Laut, Masturi menegaskan bahwa akses jalan dan jaringan internet menjadi faktor kunci.