WARTABANJAR.COM, PELAIHARI– Upaya transformasi Kabupaten Tanah Laut menjadi episentrum produksi jagung di Kalimantan Selatan kini memasuki babak baru dengan keterlibatan langsung aparat kepolisian dalam pengawalan sektor pangan.
Hal ini ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) akselerasi sentra jagung menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Gedung Balairung Pelaihari, Jumat (20/2/2026).
Acara ini menjadi panggung sinergi lintas instansi yang dihadiri jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel, Kapolres Tanah Laut beserta jajaran Kapolsek, hingga Kepala SKPD terkait.
Menariknya, di pengujung acara, Bupati Tanah Laut turut hadir untuk bersilaturahmi langsung dengan Kapolda serta menyapa warga dan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang hadir mewakili desa masing-masing sebagai peserta aktif.
Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan lagi sekadar urusan teknis pertanian, melainkan isu keamanan nasional yang strategis.
“Ketahanan pangan merupakan isu strategis nasional yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen, termasuk kepolisian,” tegas Kapolda.
Ia memandang peran Bhabinkamtibmas sangat krusial sebagai jembatan antara kebijakan dan realita di lapangan.
Menurutnya, personel di desa harus menjadi motor penggerak bagi para petani dalam meningkatkan produktivitas.
“Bhabinkamtibmas memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak dan fasilitator dalam mendukung program pembangunan pertanian di wilayah binaannya,” lanjut Kapolda.
Melalui pendampingan yang intensif, Kapolda berharap ada suntikan semangat baru bagi para petani jagung di Bumi Tuntung Pandang agar hasil panen lebih berkualitas.
“Melalui pendampingan intensif, diharapkan para petani dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen jagung,” tambahnya.
Namun, Kapolda juga mengingatkan bahwa ambisi besar ini mustahil terwujud tanpa perencanaan yang presisi dan koordinasi yang tanpa sekat antara instansi terkait.
