Contohnya, pekerja formal dikenai potongan 1 % dari upah, sedangkan pemberi kerja menyetor 4 %.
Ali juga menekankan bahwa BPJS tidak bertugas menyediakan fasilitas kesehatan seperti dokter, alat medis, atau obat-obatan ini merupakan tanggung jawab fasilitas kesehatan dan instansi terkait.
Sorotan Publik dan Diskusi Besar
Pernyataan ini memicu diskusi di masyarakat karena sebagian warga merasa tersinggung, terutama mereka yang taat membayar iuran BPJS setiap bulan namun tetap merasakan beban biaya kesehatan yang tinggi. Beberapa warganet bahkan mempertanyakan apakah pernyataan tersebut memperhitungkan iuran dan pajak yang sudah dibayarkan oleh peserta.
Namun, menurut Ali Ghufron, clarifikasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa biaya kesehatan sesungguhnya memang tinggi, tetapi model jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan membantu meringankan akses layanan tersebut.
Pentingnya Pemahaman Publik
Ahli kesehatan dan pembuat kebijakan menilai bahwa persepsi biaya kesehatan harus diluruskan agar masyarakat tidak salah paham terhadap fungsi dan peran BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesalahan interpretasi dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap program kesehatan nasional yang telah menjangkau hampir seluruh penduduk Indonesia. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar
