WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU – Persoalan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi fokus DPRD Tanah Bumbu saat menggelar rapat kerja gabungan lintas perangkat daerah, Selasa (03/02/2026).
Rapat mempertemukan DPRD dengan Disperkimtan, Dinas Perhubungan, Bappeda Litbang, BPKAD, serta Bagian Hukum Setda itu menegaskan satu pesan penting yaitu pengelolaan PJU harus disatukan dalam sistem yang rapi dan bertanggung jawab, bukan sekadar dipindahkan antar dinas di atas administrasi.
Pimpinan rapat yang juga Anggota DPRD Tanah Bumbu dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudarma, menegaskan bahwa peralihan pengelolaan PJU tidak boleh sekadar memindahkan pencatatan aset secara administratif, tetapi harus disertai kepastian data, dukungan anggaran, serta kejelasan aspek hukum.
Baca Juga OTT KPK di KPP Madya Banjarmasin, Amanakan Uang Tunai Rp 1 Miliar Lebih
Peralihan aset PJU dari Disperkimtan ke Dishub dinilau merupakan langkah strategis, namun harus dibarengi validasi data yang ketat.
Kejelasan jumlah, kondisi, dan lokasi titik PJU dinilai krusial agar pemerintah daerah tidak mewarisi persoalan baru berupa aset rusak tanpa dukungan anggaran pemeliharaan.
DPRD juga menyoroti aspek kontinuitas pelayanan publik. Menurut dewan, masyarakat tidak berkepentingan mengetahui dinas mana yang mengelola PJU.
Warga memerlukan jalan yang terang, aman, dan nyaman, terutama pada malam hari. Karena itu, potensi kekosongan anggaran selama masa transisi diminta benar-benar diantisipasi.
Dari sisi teknis, Disperkimtan memaparkan bahwa sejak hampir dua dekade terakhir, jumlah PJU di Tanah Bumbu telah mencapai puluhan ribu titik dan tersebar di berbagai kewenangan jalan. Keterbatasan anggaran pemeliharaan membuat penanganan dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas, terutama di titik rawan.