Ia juga menekankan pentingnya edukasi hukum yang berjalan seiring dengan keberadaan Posbankum.

DPRD Kalsel, lanjutnya, siap mendorong penguatan regulasi daerah dan dukungan anggaran yang selaras dengan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

“Kita tidak hanya bicara penyelesaian masalah, tetapi juga pencegahan. Masyarakat yang paham hukum akan lebih terlindungi, lebih tertib, dan ini berdampak langsung pada stabilitas sosial serta pembangunan daerah,” tambah Supian HK.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan dengan sejumlah instansi strategis, yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Komandan Korem 101/Antasari, serta perwakilan perguruan tinggi. Kerja sama ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelayanan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Supian HK menyambut baik kolaborasi tersebut, menyebutnya sebagai fondasi penting dalam membangun ekosistem hukum yang terintegrasi di Kalimantan Selatan.

BACA JUGA: Jadwal Libur Sekolah dan Cuti Bersama Selama Bulan Puasa Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

Menurutnya, sinergi antar aparat penegak hukum, akademisi, dan pemerintah daerah akan mempercepat terwujudnya pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Peresmian gedung baru Kanwil Kementerian Hukum Kalsel juga menjadi simbol peningkatan kualitas kelembagaan dan pelayanan.

Supian HK berharap fasilitas baru tersebut mampu mendorong peningkatan kinerja dan inovasi layanan hukum di daerah.

“Gedung baru ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol komitmen untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih baik, modern, dan akuntabel bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (wartabanjar.com/dprdkalsel)

Editor: Yayu