WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, memberikan perhatian serius terhadap kebijakan pembatasan operasional truk angkutan barang selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menilai kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap kelancaran arus logistik nasional serta meningkatkan beban biaya bagi para pengusaha angkutan.
Bambang Haryo menegaskan bahwa pembatasan truk tidak seharusnya dilakukan secara menyeluruh karena dapat memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok di pasar. Menurutnya, distribusi logistik merupakan urat nadi ekonomi yang harus tetap berjalan meskipun volume kendaraan pribadi meningkat tajam di jalan raya selama periode libur panjang.
Legislator ini juga menyoroti potensi kerugian yang diderita oleh pengusaha transportasi logistik akibat waktu operasional yang terpangkas. Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada manajemen rekayasa lalu lintas yang lebih efektif daripada sekadar melarang truk melintas di ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk.
Selain masalah ekonomi, Bambang Haryo mengingatkan adanya dampak psikologis dan kesejahteraan bagi para sopir logistik yang tertahan di kantong-kantong parkir atau pelabuhan. Hal ini dinilai merugikan banyak pihak, terutama sektor industri yang sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman bahan baku maupun produk jadi.
DPR RI melalui Komisi V meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif agar kebijakan pembatasan di masa depan tidak lagi mengorbankan sektor logistik. Bambang berharap ada solusi yang lebih moderat yang mampu menjamin kelancaran arus mudik sekaligus menjaga stabilitas distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)