WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan, melakukan pertemuan penting dengan jajaran Komisi VIII DPR RI untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Rapat kerja yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa (23/12/2025) ini digelar secara tertutup guna membahas teknis pelayanan dan perlindungan jamaah di Arab Saudi.
Dalam pemaparannya, Gus Irfan menyampaikan bahwa fokus utama kementerian baru yang dipimpinnya adalah memastikan kepastian layanan katering dan hotel bagi jamaah Indonesia. Ia menyebut bahwa saat ini tim teknis dari Kementerian Haji dan Umrah sedang berada di Arab Saudi untuk melakukan negosiasi langsung guna mendapatkan fasilitas terbaik, mengingat kuota haji Indonesia tahun depan mencapai 221.000 jamaah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, yang memimpin rapat tersebut, menekankan pentingnya efisiensi dalam penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026. Abdul Wachid mengapresiasi kesepakatan awal yang menurunkan BPIH menjadi Rp 87,4 juta per jamaah, namun ia mengingatkan agar penurunan biaya tersebut tidak mengurangi kualitas layanan kesehatan dan konsumsi bagi jamaah selama 41 hari di tanah suci.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi VIII lainnya, Ansory Siregar, menyoroti standar usia pesawat pengangkut jamaah yang maksimal harus berusia 15 tahun demi faktor keselamatan. Ansory meminta Gus Irfan dan jajarannya untuk bertindak tegas terhadap maskapai yang tidak memenuhi spesifikasi tersebut, sekaligus memastikan seluruh embarkasi siap melayani jamaah dengan fasilitas yang lebih modern dan ramah lansia.