WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Aceh secara resmi telah melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, untuk meminta bantuan dalam penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Menanggapi langkah ini, Komisi I DPR RI menilai tindakan tersebut sebagai inisiatif yang dapat dipahami, namun mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa langkah Pemprov Aceh menyurati UNDP dan UNICEF dapat dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. Kedua lembaga PBB tersebut dinilai memiliki mandat dan pengalaman panjang dalam membantu wilayah yang dilanda bencana.
Namun, Dave Laksono menekankan bahwa setiap upaya kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah harus tetap berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan menghindari kesalahpahaman diplomatik.
Legislator dari Partai Golkar ini juga mengingatkan pemerintah pusat agar menaruh prioritas pada pemulihan bencana di seluruh wilayah Sumatera yang terdampak, termasuk Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.
Komisi I DPR RI menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional sangat penting agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai dengan kepentingan nasional. Tujuan utamanya adalah memastikan pemulihan kehidupan warga terdampak berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan.