Ia menegaskan, organisasi besar seperti HMI dan KORMI seharusnya memberikan contoh pengelolaan dana publik yang transparan. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan dana hibah dengan nilai sangat besar, hal tersebut dapat merusak integritas organisasi di mata masyarakat.
“Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap organisasi massa,” tambahnya.
Ketua Pemuda Islam Kalimantan Selatan, Rolly Irawan, juga menyuarakan tuntutan serupa. Ia meminta audit menyeluruh hingga proses hukum jika memang ditemukan indikasi kuat terjadinya penyimpangan.
“Proses hukum wajib dilakukan jika penggunaan dana hibah APBD Kota Banjarmasin tahun 2023 tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Rolly juga menduga adanya potensi praktik kolusi antara pihak tertentu sejak tahapan penyaluran dana hingga penggunaan anggaran hibah tersebut. Menurutnya, seluruh pihak terkait patut dimintai pertanggungjawaban hukum.(Wartabanjar.com/tim)
editor: nur_muhammad
