WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pemerintah kembali diguncang temuan mengejutkan soal carut-marut penyaluran subsidi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap fakta bahwa program yang seharusnya menyokong masyarakat kurang mampu justru masih dinikmati kelompok super kaya.
Menurut Purbaya, sejumlah desain dan mekanisme subsidi selama ini bermasalah sehingga membuka peluang bagi golongan berada untuk ikut menikmati fasilitas murah. “Saat kita telaah, masih banyak kendala penyaluran. Bahkan ada yang sangat kaya tetap dapat subsidi,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Dalam APBN 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp203,41 triliun—lebih rendah Rp1,12 triliun dari usulan awal. Penyesuaian ini dipengaruhi revisi asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Masalah Lama yang Tak Kunjung Usai
Persoalan subsidi tidak tepat sasaran sejatinya bukan hal baru. Pada 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyoroti bahwa subsidi energi—mulai dari BBM, LPG 3 kg, hingga listrik—lebih banyak dinikmati kelompok mampu. Kala itu subsidi energi mencapai Rp520 triliun, namun sistem berbasis komoditas membuat kalangan kaya tetap kecipratan manfaat.
Sri Mulyani menegaskan, selama subsidi diberikan pada barang, kebocoran pasti terjadi. Namun tanpa subsidi, lonjakan harga minyak dunia akan langsung menghantam daya beli masyarakat.
Upaya Pertamina: QR Code untuk Menekan Kebocoran
