WARTABANJAR.COM, BANJARBARU- Komandan Kodim 1006/Banjar, Letkol Inf. Bambang Prasetyo Prabujaya, menyampaikan serangkaian saran untuk memperbaiki tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Saran tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi dinamika operasional MBG di Gedung Idham Chalid, Jumat (21/11/2025), sebagai evaluasi atas insiden yang terjadi di Kabupaten Banjar.
Letkol Bambang menjelaskan, rekomendasi itu disusun berdasarkan pengalaman langsung saat menangani kasus 132 siswa yang dilarikan ke rumah sakit akibat dugaan keracunan makanan.
Sebelum insiden terjadi, pihaknya bahkan telah menggelar rapat antisipasi bersama yayasan, kepala SPPG, dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyamakan visi pelaksanaan program.
“Berbagai masalah waktu itu sudah kami rangkum dan sampaikan ke BGN dan Komandan Korem, sebagai tindak lanjut perintah dari Mabesad,” ujarnya.
Menurut Letkol Bambang, meski pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah membentuk satgas, belum ada SOP yang mengatur penanganan dapur SPPG yang bermasalah.
“Hal ini menyebabkan penutupan dapur sering tidak memiliki batas waktu yang jelas,” ucapnya.
Selain itu, ketika insiden besar terjadi seperti di Banjar, tidak ada SOP terkait rumah sakit rujukan maupun alur koordinasi dengan instansi yang harus terlibat dalam penanganan.
BACA JUGA: DETIK-DETIK Jurnalis Amerika-Lebanon Rebut Al-quran yang Hendak Dibakar Kandidat Senat AS Jake Lang
“Ketika 132 siswa masuk rumah sakit, SK Bupati memang ada, tetapi alur teknis tidak ada. Kami dibantu Kapolres melakukan lokalisir supaya tidak berkembang jadi isu liar. Tiga hari kemudian permasalahan berhasil kami selesaikan,” ungkapnya.
Letkol Bambang menilai perlunya pusat informasi atau command center untuk memastikan informasi resmi dapat disampaikan cepat dan tepat.
Ia mencontohkan sempat beredar isu bahwa dapur bermasalah berada di bawah salah satu instansi tertentu, padahal tidak benar.
“Pengendalian informasi menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi begitu cepat,” tambahnya.
Letkol Bambang juga menyoroti banyaknya izin yang harus dipenuhi dapur sebelum bisa beroperasi.
