Oleh karenanya Saidi berharap, dengan struktur baru dan indikator reformasi yang disesuaikan, seluruh perangkat daerah dapat bergerak lebih cepat dan responsif dalam melayani masyarakat.
“Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang adaptif dan saling mendukung satu sama lain,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Banjar, Santi Nurlela, melaporkan progres Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup).
Ada lima perangkat daerah yang mengalami penyederhanaan struktur, yakni Bappedalitbang, DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta Disbudporapar.
“Dari lima perangkat daerah tersebut, baru DPMPTSP yang sudah menetapkan pelantikan pasca-PSO. Sementara empat lainnya masih dalam tahap proses penyelesaian,” jelasnya.
Santi juga menyampaikan perkembangan positif Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Banjar yang kini berada di peringkat BB (Sangat Baik).
Meski begitu, perubahan indikator tematik dari Kementerian PANRB menuntut pemerintah daerah untuk kembali menyesuaikan arah kebijakan dan strategi.
“Kalau sebelumnya fokus tematiknya ada lima, yakni kemiskinan, investasi, inflasi, stunting, dan P3DN, kini yang dipertahankan hanya dua: kemiskinan dan investasi. Tiga lainnya berganti menjadi ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan,” tutupnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor Restu
