WARTABANJAR.COM, TANJUNG- Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP) Tabalong beraudiensi dengan Bupati Tabalong, Muhammad Noor Rifani, terkait pemangkasan anggaran APBD 2026 dari pemerintah pusat sebesar 1,3 T yang bisa berujung pada bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Tabalong.
Audiensi serikat pekerja ini diterima Bupati Tabalong pada Kamis (9/10/2025) di rumah Dinas Komplek Pendopo Bersinar, Tanjung.
H. Fani, sapaan akrab Bupati Tabalong, memberi apresiasi terhadap organisasi serikat pekerja yang turut memberi perhatian terhadap kondisi masalah keuangan Pemkab Tabalong yang akan mengalami pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian serikat pekerja dengan kondisi ini. Bagaimana pun pengurangan ini berdampak pada program yang akan mengalami rasionalisasi,” tuturnya.
Dilanjutkan Bupati, pengurangan transfer dana daerah (TDD) sebesar Rp1,3 triliun itu berujung pada pertumbuhan ekonomi Tabalong, namun Bupati menegaskan pemotongan ini tidak hanya di Tabalong, tetapi di seluruh Indonesia.
“Pemotongan ini sangat signifikan. Nanti kami akan bahas bersama TAPD dan DPRD untuk bicarakan ini agar tujuh program prioritas tetap bisa berjalan dan memberi income maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC FSP KEP Tabalong, Syahrul, mengatakan kedatangannya menghadap bupati untuk mengetahui permasalahan pemangkasan anggaran tersebut.
