WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Suasana rapat audiensi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Laut dan Komisi II DPRD Tanah Laut mendadak memanas. Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat DPRD pada Senin (6/10/2025) itu, MUI melontarkan kritik tajam terhadap minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap urusan keagamaan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tanah Laut, H. Agus Prasetya B., SE., M.I.Kom, tersebut menjadi panggung bagi MUI untuk menumpahkan kekecewaan mereka yang sudah lama terpendam. Ketua MUI Tanah Laut, KH Ahmad Syafruddin, dengan lantang memaparkan 16 poin usulan penting yang selama ini terabaikan.
Beberapa poin krusial yang disorot antara lain:
Pengembangan wisata religi yang dinilai mandek tanpa tindak lanjut.
BACA JUGA: Geger Diduga Orang Terjun dari Atas Jembatan Basirih
Kebutuhan edukasi tentang situs makam aulia sebagai bagian dari pelestarian sejarah Islam di Tanah Laut.
Usulan penerbitan buku sejarah keagamaan daerah sebagai warisan intelektual.
Hingga rencana pendirian perguruan tinggi Islam yang tak kunjung terealisasi.
