KH Ahmad Syafruddin bahkan menegaskan bahwa MUI Tanah Laut selama ini berjuang tanpa sokongan dana dari pemerintah daerah.
“Sejak berdiri, MUI Tanah Laut belum pernah mendapat bantuan dana dari pemda. Semua kegiatan kami biayai secara swadaya antaranggota. Aspirasi kami sering didengar, tapi jarang ada realisasi. Kami hanya berharap DPRD benar-benar bijak dan tanggap atas persoalan ini,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menanggapi kritik keras tersebut, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tanah Laut, H. M. Khairuddin, S.Ag., M.Pd.I, yang turut hadir dalam audiensi, mencoba menenangkan suasana. Ia meminta semua pihak tetap berprasangka baik dan menjaga komunikasi agar solusi bisa dicapai bersama.
“Saya tidak membela pemerintah daerah, tapi mari kita husnudzon. Proses memang butuh waktu. Selama komunikasi terjaga, insyaallah semua usulan akan terealisasi sesuai alurnya,” ujarnya menengahi.
Sementara itu, Komisi II DPRD Tanah Laut menyambut baik seluruh masukan dari MUI dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan.
“Kami berterima kasih atas aspirasi yang dibawa MUI. Ini menyangkut hal keagamaan yang tentu akan kami dukung dan kawal sampai tuntas,” kata Ketua Komisi II.
Pertemuan tersebut akhirnya ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara MUI, DPRD, dan Pemerintah Daerah Tanah Laut, demi kemajuan kehidupan beragama di kabupaten tersebut. Meski begitu, publik kini menanti: apakah janji DPRD kali ini akan benar-benar diwujudkan, atau kembali hanya menjadi “aspirasi tanpa realisasi”?(Wartabanjar.com/Gazali)
editor: nur muhammad
