Pada 2024, BLK Kalsel hanya bisa menggelar 24 paket pelatihan dari APBD dan 384 paket dari APBN, dengan kapasitas maksimal 16 orang per kelas.
“Yang mendaftar bisa ribuan, tapi hanya sedikit yang bisa kami tampung. Semua itu sangat tergantung pada anggaran,” ungkapnya.
Dr. Fatma menegaskan bahwa BLK tidak hanya fokus pada pelatihan formal, melainkan juga program informal seperti menjahit, boga, las, hingga servis AC—semua bisa langsung dimanfaatkan masyarakat untuk membuka usaha.
Ia pun berharap dukungan Komisi IX DPR bisa membuka jalan hibah peralatan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan. Kolaborasi dengan industri itu kunci. Tanpa dukungan mereka, akan sulit memasarkan tenaga kerja yang kami latih,” tutupnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
editor: nur muhammad
