WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Upaya menjaga tata kelola keuangan daerah yang bersih semakin ditegaskan. DPRD Kota Banjarmasin mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa (16/9/2025).
Rapat yang digelar di ruang rapat mini DPRD Kota Banjarmasin itu diikuti sebagian anggota dewan, khususnya dari alat kelengkapan dewan, dengan fokus pembahasan pada pencegahan korupsi dalam penganggaran perubahan.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menegaskan rapat ini menjadi alarm penting bagi dewan maupun perangkat daerah agar semakin hati-hati dalam setiap pembahasan anggaran.
“Rapat koordinasi ini terkait antikorupsi dan pencegahan korupsi dalam penganggaran. Tentu sangat baik bagi kita agar lebih fokus dan berhati-hati dalam setiap pembahasan anggaran,” ujarnya.
Stop Proyek Siluman
Rikval juga mengingatkan pentingnya keterbukaan antara dinas dan DPRD. Menurutnya, tidak boleh ada proyek atau program yang tiba-tiba muncul tanpa melalui mekanisme resmi.
“Hal ini penting agar tidak ada proyek yang tiba-tiba muncul tanpa melalui pembahasan resmi,” tegasnya.
Ia menambahkan, rapat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan KPK untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kita berharap pertemuan ini menjadi komitmen nyata dalam membangun Banjarmasin yang bebas dari praktik korupsi,” pungkas Rikval.(Wartabanjar.com/Ramadan)
editor: nur muhammad