Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota, juga ikut bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ODGJ yang mengalami perubahan emosional dan membahayakan lingkungan.
“Kewenangan Dinas Sosial Provinsi lebih difokuskan pada rehabilitasi sosial melalui panti. Kami memiliki Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD) Iskaya Banaran, yang melayani tuna rungu wicara, penyandang disabilitas mental, dan intelektual,” kata Selamat.
Ia menekankan, pasca perawatan di rumah sakit jiwa, ODGJ harus tetap mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat. Hal ini penting agar mereka bisa kembali diterima dan berfungsi sosial.
“Obat jalan harus rutin dikonsumsi, selain itu dukungan moral dan motivasi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis eks ODGJ,” tambahnya.
Dalam menangani kasus ODGJ yang berkaitan dengan penyalahgunaan NAPZA, Dinsos Kalsel juga berkoordinasi dengan Yayasan YPR Kobra di Banjarbaru dalam proses rehabilitasi.
Dasar hukum penanganan penyandang disabilitas mental sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Kami berharap ada sinergi lebih kuat antar pemangku kepentingan, lembaga sosial, dan masyarakat. Penanganan ODGJ bukan hanya soal medis, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang inklusif, peduli, dan tanpa stigma,” pungkas Selamat. (Wartabanjar.com/MC Kalsel)
Editor Restu
