WARTABANJAR.COM – Bayangkan, tiap bulan anggota DPRD DKI menerima Rp70,4 juta hanya untuk tunjangan rumah. Kalau pimpinan, lebih mantap lagi, yaitu Rp78,8 juta. Semua ini bukan dari kantong pribadi, tapi dari APBD, alias uang rakyat yang tiap hari kena macet di jalan, bayar pajak, tapi tetap kesulitan bayar kontrakan.
Alasannya sih karena Belum ada rumah dinas. Jadi solusinya, lempar duit puluhan juta tiap bulan. Padahal kalau serius, bisa saja dibangun rumah jabatan dengan dana yang lebih efisien. Tapi entah kenapa yang diambil justru pilihan paling gampang, atau jangan – jangan karena paling menguntungkan?
Menurut data, dari era Gubernur Foke cuma Rp15 juta, era Djarot naik jadi Rp60 juta, kini tembus hampir Rp80 juta. Lonjakannya luar biasa, tapi sayangnya bukan kualitas hidup rakyat yang ikut naik, melainkan gaya hidup elite politiknya.(Wartabanjar.com/vri/berbagai sumber)
VIDEO – APBD Jadi ATM DPRD, Saat Pajak Rakyat Dipakai Untuk Tunjangan
