WARTABANJAR.COM, MAGELANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto kini kembali menuai sorotan. Data dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, dalam delapan bulan terakhir, sedikitnya 4.000 siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program ini. Temuan itu mendorong Indef mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG untuk dilakukan evaluasi mendalam. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan program tidak akan berhenti. Saat ditemui di Masjid Agung Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Jumat (5/9/2025), Abdul Mu’ti menyatakan bahwa peristiwa keracunan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program. “Bahwa ada berbagai peristiwa, sebagian anak-anak keracunan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi,” ujarnya. BACA JUGA:MISTERI TERKUAK! Gubernur Kalsel Bongkar Identitas Penyewa Heli Maut Tanah Bumbu: “Perusahaan HTI” Mu’ti menegaskan, MBG akan terus berjalan sesuai arahan Presiden, sembari dilakukan penyempurnaan secara bertahap. “MBG tetap akan jalan terus, dan secara bertahap akan terus disempurnakan dan ditingkatkan,” tegasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan capaian gizi siswa setelah pelaksanaan MBG akan segera dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan. Jangan Anggap Anak-anak Hanya Statistik Sementara itu, Kepala Pusat Ekonomi dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, menilai pemerintah tidak boleh melihat kasus keracunan ribuan siswa ini hanya sebagai angka. “Kami mendorong agar program ini dihentikan sementara, dievaluasi, baru kemudian diperbaiki,” ujar Farras dalam diskusi daring Indef, Kamis (4/9/2025). Ia menyoroti masalah mendasar seperti lemahnya perencanaan, pengawasan, dan distribusi bahan mentah. Bahkan, sejumlah laporan media sempat mengungkap dugaan penggunaan minyak babi pada nampan MBG, pasokan bahan mentah yang tidak layak, hingga praktik mark-up anggaran yang diakui Badan Gizi Nasional. Jika persoalan ini tidak segera ditangani serius, rencana pemerintah memperluas cakupan MBG dengan alokasi anggaran melonjak dari Rp71 triliun (2025) menjadi Rp335 triliun (2026) justru berpotensi memperbesar jumlah korban. Tragedi ribuan anak keracunan ini pun menjadi alarm keras agar program MBG tidak hanya sekadar seremonial, tapi benar-benar menjamin keselamatan dan kesehatan siswa penerima manfaat.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad