WARTABANJAR.COM, TABALONG – Suasana Gedung Graha Sakata DPRD Tabalong mendadak ramai pada Kamis (4/9/2025). Perwakilan serikat pekerja, mahasiswa, dan komunitas ojek online (Ojol) kompak mendatangi gedung dewan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Aksi penyampaian tuntutan ini diterima langsung oleh anggota dewan bersama jajaran eksekutif, di antaranya Sekda Tabalong Hj. Hamidah Munawarah, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja Hadi Ismanto, serta Kabag OPS Polres Tabalong AKP Abdul Fatah.
Berikut Tuntutan Mereka:
1. Tuntutan Buruh
Ketua DPC FSPKEP Tabalong, Sahrul, menegaskan bahwa kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja seharusnya berada di kisaran Rp4 juta. Namun, regulasi yang terus berubah membuat upah masih jauh dari angka tersebut.
“Kami juga minta mediator segera dihadirkan. Sudah dua tahun kosong, jadi setiap mediasi harus ke Banjarmasin. Itu merugikan buruh di Tabalong,” ujar Sahrul.
Sementara itu, Ketua KSPSI Tabalong Lisanuddin menyoroti sanksi larangan bekerja 5 tahun di lobang 6 Adaro Indonesia.
“Kalau menunggu 5 tahun, banyak pekerja sudah tidak bisa produktif lagi, apalagi yang usianya sudah tua. Kami minta DPRD menekan perusahaan agar sanksi ini bisa diperingan,” jelasnya.
