WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Isu dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama Muhammad Hidayatullah, anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, kini menjadi sorotan tajam publik.
Tak hanya di media arus utama, pembahasan tentang sosok senator Kalsel itu juga ramai dibicarakan di media sosial, bahkan memicu banyak komentar dan pengakuan dari berbagai pihak.
Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. selaku Direktur Borneo Law Firm & Founder LBH Borneo Nusantara dan Praktisi Hukum Kalsel memberikan tanggapannya terkait hal ini.
Dalam siaran persnya kepada Wartabanjar.com, Rabu (3/9/2025), ia mengatakan penting bagi Hidayatullah untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
“Sebagai pejabat publik asal Kalimantan Selatan, saudara Muhammad Hidayatullah berkewajiban memberikan klarifikasi yang jujur, terbuka, dan tegas. Hal ini penting agar isu yang beredar tidak berkembang menjadi fitnah maupun merugikan citra Kalsel secara keseluruhan,” katanya.
Ini isu serius dan aturan hukumnya jelas, sehingga ia menekankan bahwa pelecehan seksual bukanlah isu sepele.
Tindakan tersebut jelas diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
“Pelecehan seksual adalah perbuatan tercela dan menyangkut perlindungan harkat serta martabat manusia, khususnya perempuan dan anak. Karena itu, persoalan ini harus ditanggapi serius,” imbuhnya.
