“Perencanaan yang inklusif, partisipatif, dan transparan adalah kunci agar pembangunan tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut, Dr. Akbar merekomendasikan agar setiap proyek infrastruktur didahului oleh studi sosial-ekonomi dan lingkungan yang menyeluruh.
Selain itu, mekanisme pencegahan dan kompensasi bagi warga terdampak harus disiapkan dengan matang, termasuk evaluasi lintas sektor secara berkala.
”Dengan begitu, solusi yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tapi juga mampu menjawab kebutuhan jangka panjang,” pungkasnya. (wartabanjar.com/IKhsan)
Editor: Yayu
