WARTABANJAR.COM – Senin, (14/7/2025) di halaman rumah dinas Bupati Batanghari, pelantikan 1.077 pegawai PPPK seharusnya menjadi momen penuh rasa bangga. Namun, bukan pidato atau pengambilan sumpah yang jadi sorotan. Justru sebuah insiden kecil seperti balon dilepaskan terlalu cepat mengubah seluruh jalannya acara.
Dalam video yang beredar luas di media sosial dan kanal berita, terlihat balon-balon warna-warni yang sedianya dilepaskan serentak usai sesi foto, justru terbang mendahului instruksi. Pemandu acara sempat mengingatkan peserta, namun segalanya sudah terlambat. Ratusan peserta bingung, formasi rusak, dan simbolisme seremonial pun hilang arah.
Merespons insiden tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menyampaikan kekecewaannya. Ia bahkan mengambil keputusan tak terduga yaitu pembagian Surat Keputusan (SK) bagi pegawai yang baru dilantik ditunda, dan tidak dilakukan di lokasi acara seperti rencana awal.
Alasannya bukan teknis. Bukan karena hujan atau sistem rusak. Tapi karena ketidaktertiban peserta yang dianggap mencederai momen penting pelantikan. SK akhirnya akan dibagikan secara bergiliran di kantor masing-masing.
Langkah ini menimbulkan reaksi beragam. Di satu sisi, Bupati ingin menegakkan nilai kedisiplinan dan menekankan bahwa ASN dan PPPK tidak hanya butuh administrasi, tapi juga etika dalam mengikuti aturan, sekecil apapun. Di sisi lain, publik mempertanyakan apakah kesalahan teknis seperti pelepasan balon layak menjadi alasan menunda dokumen penting bagi lebih dari seribu orang?
Apakah ini bentuk kepemimpinan yang disiplin, atau justru contoh emosi berlebihan dalam menghadapi hal sepele?
Yang jelas, insiden ini mencerminkan betapa simbol-simbol kecil dalam pemerintahan bisa menjadi alat ukur besar terhadap wibawa dan harapan. Balon bukan hanya benda yang mengudara, tapi bisa jadi penentu keputusan seorang kepala daerah.
Penundaan pembagian SK karena balon terbang terlalu cepat memang terdengar sepele. Tapi dari situlah muncul pesan: pemerintahan ingin berjalan tertib, bahkan dimulai dari detik dan detail terkecil.
Namun, di tengah realita birokrasi yang sering mengabaikan efisiensi, publik juga berhak bertanya: apakah ketegasan seperti ini membangun kedisiplinan, atau hanya menambah jarak antara pemimpin dan rakyatnya?(vri/berbagai sumber)