WARTABANJAR.COM – Kubah Datu Kelampayan di Kabupaten Banjar selama ini dikenal sebagai salah satu tempat ziarah paling ramai di Kalimantan Selatan. Banyak orang datang dari jauh, membawa harapan dan doa, meninggalkan sumbangan di kotak amal sebagai bentuk kepedulian dan rasa hormat pada ulama besar yang dimakamkan di sana.
Namun, suasana khusyuk itu mendadak terusik. Polisi mengamankan tiga orang yang diduga menyelewengkan dana sumbangan dari para peziarah. Mereka disebut-sebut mengelola dana yang masuk secara tidak transparan, bahkan diduga mengalihkan sebagian untuk keperluan pribadi.
Ini bukan soal jumlah uangnya. Ini soal amanah, soal kepercayaan umat yang meletakkan selembar-dua lembar uang di kotak infak sambil berharap barokah. Yang disayangkan, bukan hanya karena ada yang diduga menilap, tapi karena ini terjadi di tempat yang dianggap suci oleh banyak orang.
Polres Banjar bergerak setelah muncul laporan adanya dugaan penggelapan dana sumbangan. Tiga orang yang diduga terlibat telah diamankan untuk diperiksa. Meski belum ada penetapan tersangka, aparat sudah mengamankan barang bukti berupa uang tunai dan catatan donasi yang akan ditelusuri lebih lanjut.
Yang bikin miris, dugaan ini terjadi di tengah kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap pengelola tempat ziarah. Di titik ini, muncul pertanyaan penting, apakah pengelolaan dana keagamaan di tempat-tempat semacam ini sudah cukup transparan?
Ziarah seharusnya tentang ketulusan. Tapi saat uang masuk tanpa sistem pengawasan yang jelas, celah penyalahgunaan makin terbuka. Siapa pun bisa mengaku relawan, mengedarkan kotak infak, tapi tanpa kontrol dan dokumentasi, niat baik jamaah bisa saja ditunggangi oknum tak bertanggung jawab.
Mungkin kita selama ini terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa yang membawa label agama pasti amanah. Padahal, iman dan integritas tidak selalu berjalan seiring. Dan dana sumbangan tetaplah uang publik yang perlu dicatat, dilaporkan, dan dijaga.
Apa pun hasil penyelidikan nantinya, kejadian ini sudah mencoreng kepercayaan publik. Kita tak butuh banyak pernyataan, yang dibutuhkan adalah pembenahan. Baik dari pengelola tempat ibadah, dari pemerintah, maupun dari masyarakat yang harus lebih kritis.