WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menggulirkan kebijakan besar-besaran lewat program transmigrasi massal dalam RPJMN 2025–2029. Sebanyak 45 kawasan transmigrasi nasional disiapkan, sebagian besar berada di Pulau Kalimantan. Tujuannya? Mengurangi beban kepadatan di Pulau Jawa dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Namun, rencana ambisius ini justru memicu gejolak di lapangan. Warga lokal Kalimantan menyatakan keberatan, khawatir akan tersingkir di tanah kelahiran sendiri.
Empat Kawasan Transmigrasi Prioritas di Kalimantan
Menurut data Publika Indonesia, berikut kawasan unggulan yang siap menerima gelombang penduduk baru:
Kapuas, Kalteng (Lamunti Dadahu) – 72.800 hektare lahan disiapkan di enam kecamatan.
Sukamara, Kalteng (Jelai) – Kawasan pertanian terpadu.
Kotawaringin Barat, Kalteng (Arut Selatan & Kotawaringin Lama) – Permukiman berbasis kehutanan dan pertanian.
Barito Kuala, Kalsel (Cahaya Baru) – Kawasan “transpolitan” pertanian modern di lahan ± 2.000 hektare.
BACA JUGA:Aktris Cantik Pakistan yang Ditemukan Membusuk di Apartemen Diduga Meninggal Sejak 2024 Lalu!
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut program ini bukan sekadar relokasi, melainkan “lokomotif pertumbuhan ekonomi baru” dengan dukungan infrastruktur, digitalisasi, dan UMKM.
Pro-Kontra Mencuat: “Kami Bukan Anti Jawa, Tapi Tolong Dengarkan Suara Kami!”
Di media sosial dan forum publik Kalimantan, reaksi keras bermunculan:
