WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN – Minimnya jumlah pendaftar di 17 Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Banjarmasin kembali menjadi sorotan. Fenomena ini terjadi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini dan disebut-sebut bukan yang pertama kali terjadi. Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Neli Listriani, menegaskan bahwa persoalan ini perlu ditangani secara serius karena terus berulang setiap tahun ajaran baru. “Kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membahas masalah ini,” ujarnya kepada wartawan. Menurutnya, permasalahan utama yang memicu ketimpangan ini adalah masih kuatnya persepsi masyarakat terhadap sekolah unggulan atau favorit, sehingga pendaftar menumpuk di sekolah tertentu saja. BACA JUGA:Video Siswa Tenggelam Usai Kelotok Terbalik di Desa Jangkang Baru Kalteng Viral “Stigma sekolah favorit harus segera dihapuskan. Semua sekolah negeri seharusnya diperlakukan sama dan mendapat perhatian yang merata,” tegas Neli. Ia juga menambahkan bahwa sistem SPMB perlu dievaluasi menyeluruh. Jika perlu, dilakukan validasi ulang data demi pemerataan siswa di seluruh sekolah. “Tidak hanya dari segi infrastruktur dan fasilitas yang harus ditingkatkan, tetapi tenaga pendidik juga harus mendapat pelatihan dan uji kompetensi secara berkala,” katanya. Neli menyoroti pentingnya distribusi guru yang merata, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota. “Dengan begitu, masyarakat tidak hanya tertarik menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa pemerataan pendidikan merupakan bagian dari upaya mendukung visi dan misi Wali Kota terpilih dalam menciptakan Banjarmasin yang lebih sejahtera melalui sektor pendidikan. “Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin berkomitmen mengawal kebijakan pendidikan agar prinsip keadilan benar-benar diterapkan dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutupnya.(Wartabanjar.com/iqnatius) editor: nur muhammad