WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN– Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) bergerak cepat menanggapi laporan masyarakat terkait kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah. Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ichrom Muftezar mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat arahan langsung dari Wali Kota Banjarmasin, langsung turun ke lapangan pada Selasa (1/7/2025) pagi. "Tim dari bidang perdagangan bersama sejumlah SKPD terkait sudah menyisir delapan pangkalan gas elpiji," katanya. Dari hasil pengecekan, beberapa pangkalan menyatakan mengalami keterlambatan pengantaran dari Pertamina, sementara yang lainnya memastikan hanya menjual kepada warga di lingkup kelurahannya masing-masing. Ia menegaskan bahwa langkah penyisiran akan terus dilakukan ke wilayah lain yang juga terdampak oleh gejolak harga gas subsidi tersebut. Selain itu, Disperdagin juga akan melakukan koordinasi intensif dengan Pertamina, Hiswana Migas, serta pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. "Fokus kami saat ini adalah pengawasan pedagang eceran yang menjual di luar sistem pangkalan, karena sejauh ini harga eceran tertinggi (HET) yang diatur pemerintah hanya berlaku sampai level pangkalan, yakni Rp 18.500 per tabung," lanjutnya. BACA JUGA: Cemburu Buta, ini Kronologi Penganiayaan Ibu dan Anak di Mantuil Disperdagin juga sedang mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi baru di tingkat pemerintah daerah untuk mengatur harga penjualan dari pedagang eceran, yang sering kali dijual jauh di atas HET. "Kami telah berkonsultasi dengan bagian hukum dan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, karena memang peran pemerintah sebagai regulator adalah untuk menjaga kestabilan harga dan keterjangkauan bagi masyarakat," tandasnya. Muftezar berharap upaya ini bisa segera menemukan solusi yang adil bagi masyarakat. "Khususnya warga menengah ke bawah yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga elpiji subsidi ini," harapnya. (Ramadan) Editor: Yayu