WARTABANJAR.COM – Media sosial digegerkan dengan unggahan video yang menunjukkan amarah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel, saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor sebuah perusahaan outsourcing, PT Virtus Facility Services, di Jakarta Selatan. Dalam video yang diunggah akun Instagram @cakapviral.id, tampak jelas seorang pria yang disebut sebagai bos outsourcing mengucapkan kata-kata kasar, bahkan menyebut karyawan dengan istilah "goblok" di hadapan Wamenaker. Insiden ini terjadi ketika Noel mempertanyakan alasan perusahaan menahan ijazah dua mantan petugas keamanan (satpam) sejak tahun 2017. Yang lebih mengejutkan, pihak perusahaan meminta uang sebesar Rp2 juta per orang jika ingin mengambil ijazah tersebut. Mereka beralasan bahwa dana itu merupakan "biaya pelatihan". Tak tinggal diam, Wamenaker Noel langsung mengecam tindakan tersebut. Bahkan, saat beberapa wartawan dihalangi untuk meliput, Noel membela media dengan tegas: “Media wajib meliput! Ini soal transparansi publik,” ujarnya lantang. Dalam video tersebut, Wamenaker tampak begitu geram. Karena pihak perusahaan menolak menyerahkan ijazah tanpa pembayaran, Noel akhirnya menggunakan uang kas negara sebesar Rp7 juta untuk menebus dua ijazah yang ditahan. “Kami, negara, punya cara sendiri. Mereka sedang membangkang,” tegasnya. BACA JUGA:JAGAT MAYA GEGER! Menteri Bahlil Siap Mundur Jika Salah soal IUP, Netizen: “Bagus, Berhenti Aja Lil” Aksi ini memantik reaksi keras dari warganet yang merasa geram terhadap praktik tidak manusiawi tersebut: “Jangan kasih izin, Pak. Tutup saja usahanya, beres!” “'GOBLOK'? Siapa yang mau dikatain begitu di depan umum?” “Kalau bisa urus perusahaan sendiri, jangan andalkan karyawan!” “Kupikir dia pandai, ternyata tidak. Dengan Wamen membayar dan menerima kwitansi, itu sudah jadi bukti hukum penahanan ijazah.” “Pak ngomong aja nggak jelas, bentar lagi stroke. Kenapa masih ada penyalur outsourcing?” “Wamen kok malah pakai uang negara buat nebus ijazah? Harusnya ada tindakan hukum dong!” “Kalau saya Wamen, langsung cabut izin usaha. Etika bicara aja udah buruk!” Tak hanya praktik penahanan ijazah yang disorot, namun juga keberadaan sistem outsourcing itu sendiri yang dinilai terus menindas hak pekerja. Beberapa warganet bahkan mengaitkan kebijakan outsourcing dengan masa pemerintahan sebelumnya. Saat ini, publik menanti langkah tegas Kementerian Ketenagakerjaan dalam menindaklanjuti kasus ini. Apakah praktik semacam ini akan dibiarkan terus berulang?(Wartabanjar.com/cakapviral.id/berbagai sumber) editor: nur muhammad