WARTABANJAR.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan penting terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dalam sidang yang digelar pada Senin, 24 Februari 2025, MK memutuskan untuk membatalkan hasil perolehan suara di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Temuan Pelanggaran Pemilu Putusan MK berdasarkan pada temuan pelanggaran serius berupa politik uang yang dilakukan oleh kedua pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam Pilkada Barito Utara. Dua paslon yang terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) adalah: BACA JUGA:Tiket Timnas Indonesia vs China Ludes dalam 10 Jam! Ini Harga dan Cara Beli Gelombang Berikutnya Paslon nomor urut 1: H. Gogo Purman Jaya dan Drs. Hendro Nakalelo Paslon nomor urut 2: Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya Bukti-bukti yang diajukan menunjukkan adanya pemberian uang tunai kepada pemilih dalam jumlah bervariasi antara Rp6,5 juta hingga Rp16 juta per orang, serta janji pemberangkatan umrah sebagai imbalan dukungan. Sanksi Diskualifikasi dan Pemungutan Suara Ulang Atas pelanggaran serius ini, MK menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap kedua pasangan calon dan memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS tersebut dalam kurun waktu 30 hari setelah putusan dibacakan. PSU ini harus melibatkan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPP), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Hasil PSU nantinya akan digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan langsung diumumkan sebagai hasil resmi tanpa perlu melapor kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Implikasi dan Harapan Baru Putusan MK ini secara otomatis menciptakan kekosongan politik di Barito Utara. Tanpa pasangan calon yang sah, kontestasi Pilkada harus diulang dari awal. Namun dalam kekosongan ini, publik mulai menaruh harapan kepada figur-figur baru yang dianggap bersih, kredibel, dan memiliki visi alternatif untuk memimpin Barito Utara. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara telah mengonfirmasi bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS tersebut akan dilaksanakan pada Sabtu, 22 Maret 2025, sesuai dengan amar putusan MK. Dengan adanya PSU ini, masyarakat Barito Utara diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin yang berintegritas dan bebas dari praktik politik uang, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk informasi lebih lanjut dan perkembangan terkini seputar Pilkada Barito Utara, masyarakat dapat mengakses situs resmi KPU Barito Utara dan mengikuti akun media sosial resmi mereka.(Wartabanjar.com/kompas/Kalteng.co/Rmol.id/kaltengpediaberbagai sumber) editor: nur muhammad