WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN— Aksi mencekam yang terjadi beberapa hari yang lalu di depan pangkalan BBM AKR, Jalan Gubernur Soebardjo, menjadi sorotan serius akibat perkelahian yang berujung pertumpahan darah.
Perkelahian ini diduga perebutan lahan parkir di sekitar pangkalan, namun persoalan ini ternyata lebih dalam dari sekadar sengketa tempat parkir.
Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok parkir ilegal pun mencuat ke permukaan.
Di balik aliran uang ilegal tersebut, konflik sosial rawan meletus.
Persaingan memperebutkan lahan kerap berujung bentrok fisik dan meninggalkan luka emosional yang mendalam.
Praktik semacam ini, jika terus dibiarkan, bukan hanya merugikan para sopir yang dipaksa membayar biaya parkir tak resmi, tetapi juga membuka peluang munculnya kekerasan berikutnya.
Menanggapi insiden ini, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyatakan keprihatinannya dan berjanji akan segera mengambil langkah tegas.
“Saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Yamin, Minggu (27/4/2025).
Ia menegaskan, apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, kasus ini akan langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.
Sorotan serupa juga datang dari Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Isnaini yang menilai perlu adanya penertiban serius di kawasan tersebut.
“Rebutan lahan parkir seperti ini berdampak buruk bagi masyarakat. Kami mendesak Dinas Perhubungan segera mengevaluasi dan merancang aturan yang lebih jelas agar konflik serupa tidak terulang,” katanya.
Isnaini juga mengusulkan agar pengelolaan parkir truk di kawasan itu dikelola resmi oleh pemerintah daerah, sehingga menjadi sumber pendapatan sah, bukan ajang pungli.
