WamenPANRB berharap kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Kalimantan Selatan agar menggunakan hasil reformasi birokrasi sebagai alat navigasi pembenahan, mendorong integrasi lintas dinas dan Lembaga, memperkuat kanal partisipasi publik, mengembangkan inovasi pelayanan sesuai dengan konteks lokal serta budaya pelayanan prima sebagai bagian dari etos kerja ASN.
Sementara itu Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada MenPANRB telah mendukung upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan birokrasi pemerintah dan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
“Kemajuan teknologi di berbagai bidang telah merubah paradigma dalam berbagai aspek kehidupan termasuk bagaimana masyarakat menerima dan menilai pelayanan publik, ketaatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang serba mudah, cepat dan terjangkau.”
“Dalam hal ini pelayanan publik dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan segala tantangannya cepat, penuh risko dan kompleks oleh sebab itu tantangan kita hari ini dan kedepan adalah bagaimana berkomitmen untuk mengaplikasikan teknologi informasi kedalam sistem pelayanan yang ada, sementara peluangnya adalah bagaimana teknologi demi menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, telah memerintah dengan khusus terkait dengan pelayanan publik yaitu Reformasi Pelayanan Publik dan pelayan yang berbasis teknologi hal ini juga sejalan dengan visi dan misi provinsi Kalimantan Selatan.
Khususnya pada poin tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat, hal-hal presiden ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan agenda nasional yang harus kita bikin dan mengimplementasikan ke daerah.
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendorong transpormasi pelayanan public berbasis teknologi yang dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
(ben)
Editor Restu
