WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Permasalahan sampah kembali menjadi perbincangan hangat di Kabupaten Tanah Laut. Ketidakjelasan arah pengelolaan dan ancaman krisis akibat kemungkinan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakunci mendorong sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Tanggapan tersebut dilakukan pada Hari Senin, 14 April 2025 di kantor DPRD Tanah Laut, Pelaihari.
Ketua Komisi III DPRD Tanah Laut, Muhammad Yusuf AR, menyampaikan urgensi untuk membenahi sistem yang ada. Ia menekankan bahwa saat ini sudah waktunya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengelolaan sampah, termasuk penguatan di level desa dan kecamatan.
Menurut Yusuf, Tanah Laut perlu belajar dari kasus Kota Banjarmasin yang harus menghadapi penutupan TPA Basirih karena tidak adanya pemilahan sampah secara optimal.
Baca juga:OPEC Turunkan Proyeksi Permintaan Minyak Global Pascatarif AS
“Kalau TPA Bakunci tidak bisa mengurai sampah plastik dan lainnya, maka solusinya harus menyiapkan TPA yang hanya menerima sampah yang sudah terpilah,” jelas Yusuf.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah segera memulai dari hal paling dasar, yakni membangun TPS yang mengakomodasi sistem pemilahan sampah. Fasilitas seperti tempat sampah berdasarkan kategori, hingga kendaraan angkut yang sesuai, harus dianggarkan secara serius.
“Sampah dari desa atau kecamatan sudah dalam kondisi terpilah saat dibawa ke TPA Bakunci. Itu harus jadi standar baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusuf menilai perencanaan jangka menengah selama empat hingga lima tahun perlu disusun sebagai langkah sistemik yang melibatkan semua pihak. Komisi III pun, katanya, siap untuk mendukung penganggaran dari sisi infrastruktur hingga kemitraan dengan pihak ketiga.