“Jadi yang pertama kami panggil adalah dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi memang kita ada laporan di 2024, ya memang ada beberapa program atau proyek yang tidak bisa dilaksanakan. Sebanyak 22 proyek yang tidak bisa dijalankan karena batas waktu dan kahar segala macam”, ujar H. Abidin.
Diketahui, bahwa anggaran proyek di Dinas PUPR mencapai angka 3,5 trilyun. Dari besaran anggaran tersebut, yang terserap sekitar 2,5 trilyun dan tidak terserap sekitar 1 trilyun yang secara umum disebabkan oleh keterbatasan waktu dan kahar.
Untuk itu politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berharap, ke depan proyek yang belum terealisasi di TA 2024 dieavaluasi dan bila masih diperlukan bisa dimasukan lagi di tahun anggaran berikutnya.
“Mudah-mudahan nanti ke depan, yang belum terselesaikan ini rencana tahun ke depan bisa kembali di anggarkan. Tapi kita masih melihat juga anggarannya seperti apa dan kepentingannya seperti apa juga, itu nanti akan kita lihat”, pungkasnya. (Erna Djedi)
