Sedangkan Peta rencana SPBE, jelas Wabup, adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
“Peta rencana ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan,” katanya.
Dikatakan Wabup, keterpaduan layanan digital nasional melalui penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE merupakan salah satu prioritas pemerintah.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 menekankan pentingnya penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE yang terintegrasi.
“Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah, berpedoman pada arsitektur dan peta rencana SPBE,” tutup Wabup Herman Susilo. (Erna Djedi)
