WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Para pedagang kecil di Banjarmasin mulai merasakan dampak kebijakan baru terkait distribusi gas LPG 3 kg. Antrean panjang, serta harga melonjak semakin mahal membuat mereka kesulitan menjalankan usaha sehari-hari. Banyak yang berharap pemerintah segera memberikan solusi agar situasi ini tidak semakin memburuk. Seorang pedagang pukis & terang bulan yang ada di Jalan Veteran, Kecamatan Banjarmasin Timur, Bahar, mengungkapkan bahwa meskipun subsidi gas 3 kg ditujukan untuk masyarakat kecil, kenyataannya distribusi yang tidak merata justru menyebabkan antrean semakin panjang. Baca juga:Rumah Kos di Simpang Gatot Subroto 7 Jalan Rama Nyaris Ambruk, Penghuni dan Barang-barang Dievakuasi sampai meninggal karena kelelahan antre gas," ujarnya, Selasa (4/2/2025). Menurutnya, kelangkaan gas ini membuat banyak pedagang bingung mencari stok. "Nyari gas sekarang makin sulit. Kadang kalau nggak dapat di satu tempat, harus cari ke tempat lain," keluh Bahar "Waktu yang harusnya buat jualan malah habis buat antre atau keliling cari gas," lanjutnya. Tak hanya soal ketersediaan, harga gas di tingkat pengecer juga mengalami lonjakan signifikan. "Di pangkalan harganya Rp20.000, tapi kalau beli di pengecer bisa Rp30.000 sampai Rp35.000. Bahkan ada yang jual sampai Rp40.000," beber Bahar "Mau gimana lagi? Daripada nggak bisa jualan, ya terpaksa beli meskipun lebih mahal," tambahnya. Selain harga yang melonjak, mekanisme distribusi baru juga dinilai menyulitkan masyarakat. Baca juga:Pembunuhan di Hotel Jalan Kolonel Sugiono Direka Ulang, Pelaku Tusuk Korban Dua Kali Salah satu aturan yang menuai protes adalah kewajiban menunjukkan KTP saat membeli gas subsidi. "Sekarang kalau mau beli gas harus pakai KTP. Masalahnya, nggak semua orang bisa beli di pangkalan terdekat. Kalau nggak sesuai domisili, ya nggak bisa beli. Jadi makin ribet," kata Bahar. Ia juga menyoroti jumlah pangkalan yang terbatas. Dalam satu lingkungan, jumlah pangkalan yang melayani kebutuhan warga sering kali tidak mencukupi. "Misalnya, dalam satu RT cuma ada satu pangkalan. Sedangkan warganya ada ratusan rumah tangga. Akhirnya, antreannya panjang banget," papar Bahar. Bahar berharap pemerintah segera meninjau kembali kebijakan ini agar tidak semakin menyulitkan pedagang kecil. "Kami ingin gas tetap tersedia dan harganya stabil. Kalau harus antre seharian dan harganya mahal, usaha kami bisa mati," ucap Bahar. Hal senada juga dirasakan oleh Rian, seorang pedagang nasi goreng di Jalan Veteran, Kecamatan Banjarmasin Timur. Ia mengatakan bahwa gas LPG 3 kg semakin sulit ditemukan di wilayahnya. "Di sekitar Banjarmasin ini gas langka. Kalau pun ada, harganya mahal. Bisa sampai Rp45.000-Rp50.000 per tabung. Itu pun harus berebut dengan yang lain," tutur Rian. Meskipun Rian menyadari bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan distribusi gas bersubsidi agar tepat sasaran. Namun, dia berharap pemerintah bisa menyesuaikan mekanismenya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Kami mendukung kebijakan pemerintah, tapi tolong jangan sampai kami yang dirugikan. Pedagang kecil sangat bergantung pada gas ini," tegasnya. Dirinya bahkan mengaku harus menutup usahanya lebih awal karena tidak mendapatkan gas. "Kalau stok habis dan nggak dapat gas, ya kita tutup. Sayang banget, padahal kalau jualan lancar, bisa dapat pemasukan buat keluarga," tambah Rian. Rian menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap distribusi gas agar tidak ada oknum yang menimbun atau menjual dengan harga tinggi. "Yang penting pengawasan harus ketat. Kalau gas langka dan harga naik, pedagang kecil yang paling kena dampaknya," pungkasnya. Dengan banyaknya keluhan dari pedagang dan masyarakat, pemerintah diharapkan segera mencari solusi yang lebih efektif. Jika tidak, kelangkaan gas 3 kg bisa berdampak lebih luas, termasuk pada harga makanan dan kebutuhan pokok lainnya. (Ramadan Anwar) Editor: Erna Djedi