“Pers akan berperan aktif dalam mengkritisi dan memberikan masukan untuk keberhasilan program pangan pemerintah, baik di Kalsel maupun secara nasional,”ujar Hendry Bangun dalam berbagai kesempatan.
PWI menyadari, untuk menyukseskan program ketahanan pangan membutuhkan orkestrasi besar, melibatkan banyak pemangku kepentingan. Bukan hanya Kementerian Pertanian.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Rina Virawati SH MH mendukung penuh HPN 2025.
Karena Kejaksaan dipercaya mengawal program ketahanan pangan di Kalsel, terkait penyiapan lahan pertanian 500 ribu hektare di Kabupaten Pelaihari dan Batola.
Sementara Panitia HPN 2025, Raja Pane mengatakan, HPN 2025 mengundang Dewan Pers dan konstituennya serta 38 PWI Provinsi plus Surakarta. (Ernawati/hms)
Editor: Erna Djedi