Sebelum polisi datang ke lokasi, terjadi cekcok antara warga dan orang dari PT MEG yang datang hendak menjemput teman mereka.
Setelah polisi datang untuk mediasi, warga merasa belum puas karena selama ini selalu mendapat intimidasi. Sehingga cekcok pun berlanjut hingga adanya bentrok tersebut.
Baca juga:Legislator Ini Dukung Komnas HAM Usut Penembakan Gas Air Mata di Rempang
Abdullah menilai Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan konflik ini.
“Kedepankan pendekatan humanis kepada warga, bukan kekerasan. Penolakan terjadi pasti bukan tanpa alasan, Pemerintah harus memastikan hak-hak warga terpenuhi,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu sebagaimana dikutip dari situs DPR RI.
Konflik di Pulau Rempang sendiri bukan kali ini saja terjadi. Masyarakat Kampung Tua di Rempang bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menyerukan tuntutan agar Presiden Prabowo Subianto dan DPR dapat melindungi masyarakat adat dan lokal terkait pembangunan PSN Rempang Eco City.
Desakan juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan penegakan hukum secara serius terhadap berbagai intimidasi dan kekerasan yang dialami masyarakat di Rempang selama ini.
Abdullah menegaskan Polisi yang bekerja sama dengan TNI dalam mengatasi konflik di Rempang harus bisa bekerja dengan profesional. Hal ini lantaran ada kabar yang menyebut aparat membiarkan penyerangan terhadap warga Pulau Rempang oleh petugas PT MEG.
