“Selanjutnya terkait dengan pengelolaan pengaduan yang masih banyak kurang dalam pembinaan. Ini yang mendominasi catatan perbaikan kualitas pelayanan publik kita,” ucapnya.
Kemudian terkait standar proses pelayanan publik, dalam hal ini kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang juga harus jadi perhatian penyelenggara pelayanan publik.
“Kompensasi ini tidak harus dalam bentuk finansial, kompensasi bisa berbagi bentuk tergantung dari inovasi dari masing-masing instansi, hal ini diperlukan ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara ada komitmen untuk penyelesaiannya,” tukas Hadi.
Pada kesempatan ini Plt Gubernur Kalsel, H. Muhidin turut menyerahkan penghargaan kepada 10 besar Pemerintah Kabupaten/Kota nilai tertinggi kepatuhan pelayanan publik.
Sedangkan piagam untuk 10 Polres dan 10 Kantor Pertanahan dengan nilai tertinggi, dilakukan Kepala Ombudsman didampingi H. Muhidin. (MC Kalsel)
Editor Restu