WARTABANJAR.COM, SEOUL – Sidang parlemen Korea Selatan bakal berlangsung cukup sengit. Para anggota parlemen dari partai penguasa siap untuk ‘melawan’ dengan memboikot pemungutan suara atas mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol pada Sabtu (7/12).
Pada sesi pleno parlemen, para anggota Partai Kekuatan Rakyat (PPP) meninggalkan ruang sidang setelah memberikan suara untuk rancangan undang-undang yang menyerukan penyelidikan oleh jaksa khusus terkait tuduhan korupsi terhadap ibu negara Kim Keon Hee.
Baca juga:Korea Selatan Nyatakan Darurat Militer, Sensor Penyiaran Diperketat
Mosi pemakzulan terhadap Yoon dijadwalkan akan diajukan dalam sesi pleno sesudahnya, dan pemboikotan oleh anggota parlemen PPP akan membuat usulan tersebut kemungkinan tidak akan tercapai.
Beberapa jam sebelum pemungutan suara soal pemakzulan terhadap dirinya digelar oleh parlemen, Yoon menyampaikan permintaan maaf karena menyebabkan kekhawatiran publik akibat pernyataan darurat militer yang disiarkan melalui televisi.
Yoon juga berjanji tidak akan mengulangi aksinya itu, dan membantah rumor bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi.
Kemunculan Yoon itu merupakan yang pertama di depan publik sejak dia mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Yoon mencabut penetapan status itu enam jam kemudian setelah Majelis Nasional menentang keputusannya.
Baca juga:Desakan Pemakzulan Presiden Korsel Menguat, Sabtu Petang Sidang Parlemen
Yoon mengatakan dirinya memberlakukan darurat militer karena merasa putus asa tetapi mengakui keputusan yang tiba-tiba itu menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi masyarakat.(pwk)
Editor: purwoko