WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa tidak ada pergeseran posisi dan kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan yang menjadi perairan sengketa tersebut. Penegasan itu menanggapi tentang Pernyataan Bersama (join statement) Indonesia-China yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping.
Demikian dikatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono di Kantor Kepresidenan Jakarta, Senin (02/12/2024). Menurutnya, pernyataan bersama dikhawatirkan memberi pengakuan atas klaim sepihak dari China di Laut China Selatan (LCS).
“Yang pertama, kita tidak punya pergeseran standing apa pun terkait kedaulatan di laut China Selatan,” kata Menlu seperti dikutip Wartabanjar.com.
Baca juga: Jelang Nataru, PLN Siapkan Sistem Keamanan Obvit Kelistrikan
Menlu menjelaskan kesepakatan bersama dalam kunjungan Presiden ke Beijing pertengahan November lalu terkait kerja sama dan kolaborasi dengan China. di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim atas LCS untuk kepentingan ekonomi.
Selain itu, kerja sama tentang pembentukan satu komite untuk membahas rincian lokasi geografis yang memiliki klaim atas LCS.
Dalam pernyataan yang memuat 14 poin, Indonesia dan China sepakat membangun pola baru kerja sama dan pembangunan di semua lini, di antaranya interaksi antar-masyarakat, kerja sama pembangunan maritim, serta kerja sama pertahanan dan keamanan.
Kerja sama tersebut bertujuan memajukan berbagai aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perikanan dan konservasi perikanan di kawasan, dengan tetap menghargai prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan.