WARTABANJAR.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan keputusan Indonesia masuk ke blok ekonomi global dilakukan guna kepentingan bangsa. Blok tersebut seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, China dan South Africa) hingga OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi). Demikian disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Senin (02/12/2024). Menurutnya, meski berlatar belakang militer, Presiden enggan bergabung dengan blok pertahanan manapun. Baca juga: DPR Akan Pertimbangkan Waktu Jeda Pemilu Pusat dan Daerah Saat Revisi UU Pemilu, Begini Alasannya: "Bapak Prabowo menyampaikan bahwa kita sebagai negara yang memperjuangkan interes nasional kita, kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun. Tapi kita akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa kita," kata Hasan seperti dikutip Wartabanjar.com. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, saat ini Indonesia sedang dalam tahap mendaftarkan diri ke beberapa blok ekonomi seperti BRICS dan OECD. Dan terbaru, Indonesia juga tertarik masuk dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Presiden berharap, nantinya Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari sisi ekonomi jika diterima bergabung ke blok-blok ekonomi tersebut. Baca juga: Paslon Yamin-Ananda Raih Suara Terbanyak di Pilkada Banjarmasin "Jadi kita akan bergabung dengan blok manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita," ujar Hasan. Keputusan Indonesia untuk masuk ke blok-blok ekonomi global di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto terlihat semakin gencar sejak awal kabinetnya dimulai. Empat hari pasca dilantik, Presiden mengirimkan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia. Pada kesempatan itulah Indonesia menyatakan keinginan untuk bergabung dalam blok ekonomi yang diprakarsai kelima negara itu. Baca juga: PHK Menggila, Sudah 64 Ribu Pekerja Dipecat! Menko Airlangga Hanya Bikin Satgas, Apakah Itu Solusi? Sementara ketertarikan bergabung dalam OECD, sebenarnya sudah dibangun oleh Indonesia sejak pemerintahan periode sebelumnya. Pada 29 Maret 2024, proses aksesi Indonesia ke OECD dimulai usai disetujui Dewan OECD. Sementara untuk CPTPP, diketahui Indonesia sudah mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara anggotanya sehingga diharapkan proses aksesi yang tengah dijalani bisa dipercepat. (Sidik Purwoko) Editor: Sidik Purwoko