WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Aparat penegak hukum diminta tegas menindak siapapun yang terlibat judi online, termasuk kalangan pemerintahan dan parpol. Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan perlunya ketegasan dari para penegak hukum, meski mereka mempunyai posisi tawar.
“Ini ujian bagi Presiden Prabowo untuk menindak tanpa pandang bulu. Jika ketegasan penegakan hukumnya dijalankan, maka akan menjadi poin positif tersendiri bagi Prabowo dimata masyarakat,” katanya seperti dikutip Wartabanjar.com.
Sementara praktisi hukum Slamet Yuwono menilai, ketegasan penegakan hukum terhadap oknum pemerintaham dan politisi yang terlibat judi online akan menjadikan preseden sangat baik. Artinya, penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi pelaku atau operator judi online yang kecil saja, tapi kelas kakap atau menengah ke atas.
Baca juga: PPATK Benarkan Adanya Oknum Politisi dan Pejabat Pemerintah Yang Terpapar Judi Online
“Kan tinggal follow the money dari mana dan kemana saja uang dari judi online itu mengalir. PPATK punya data-data tersebut dan tinggal ditindaklanjuti saja,” katanya.
Menurutnya, banyak instrumen hukum yang bisa dipakai untuk menjerat pelaku dan bandar judi online agar dapat dihukum seberat-beratnya. Mulai dari pengenaan pasal penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat atau aparatur negara sampai pada pasal-pasal dalam Tondak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
“Kalau cuma menggunakan pasal judi saja tak akan Efektif. Karena bandar judi besar saja cuma kena tiga tahun dan paling menjalani hukuman cuma setengahnya,” tambah Slamet.